Kemenkes: Semua RS Wajib Layani Pasien Gawat Darurat

Selasa, 12 September 2017 10:32


(ist)

108jakarta.com - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menegaskan rumah sakit wajib melayani pasien dengan kondisi gawat darurat tanpa mempertimbangkan biaya atau jaminan kesehatan pasien. Dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman resmi Kemenkes di Jakarta, Selasa (12/9), Oscar menekankan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan tidak dikenakan biaya.


Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan rumah sakit untuk mengutamakan penyelamatan nyawa pasien dan tidak boleh meminta uang muka. "Semua rumah sakit, baik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau belum, wajib memberikan pelayanan gawat darurat pada pasien yang membutuhkan. Peserta BPJS Kesehatan tersebut tidak boleh ditagih biaya, karena sebenarnya RS dapat menagihkan pelayanan kegawatdaruratan pasien JKN tadi kepada BPJS Kesehatan," tutur Oscar.


Berdasarkan Undang-undang Rumah Sakit, pemerintah dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga pencabutan izin rumah sakit apabila terbukti terdapat kelalaian. Untuk memberikan sanksi tersebut, perlu dilakukan penelusuran mendalam atas kejadian atau dilakukan audit medis.


Saat ini, Kementerian Kesehatan telah meminta Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penelusuran dan indentifikasi kejadian ke rumah sakit terkait dan keluarga pasien bayi perempuan bernama Debora (empat bulan) yang meninggal dunia saat mendapat penanganan kegawatdaruratan di IGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta. Sementara itu dari sisi penyelenggara layanan, sesuai ketentuan dan standar akreditasi, pihak rumah sakit harus menginformasikan tarif pelayanan termasuk tarif NICU dan PICU, apalagi jika diminta informasi oleh pasien atau keluarga.


Sebelumnya berdasarkan keterangan tertulis pihak RS Mitra Keluarga Kalideres disebutkan telah melakukan penanganan kegawatdaruratan dalam rangka penyelamatan nyawa pasien. Meski demikian pemerintah dalam hal ini Kemenkes menantikan hasil penelusuran dari Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan BPRS atas kejadian tersebut.


(ayb/int)


Berita Terkait
Tragis, Sedan Mewah Aston Martin Tabrak Separator Busway di Harmoni
Cuaca Ibukota Hari Ini Diprediksi Cerah Berawan 
Inilah Jadwal Penerapan e-Toll di Ruas Jakarta-Cikampek
Jakarta Diprediksi Cerah Sepanjang Hari Ini
Jakarta Panas Membara, Begini Penjelasan BMKG

Please login for commentKomentar
emma
seharusnya tidak perlu dikeluarkan ultimatum wajib, segala layanan umum terutama masyarakat yang kurang mampu harus diutamakan
Marsim
harus donk,klo ada rumah sakit yg menolak lebih baik lapor aja ke pihak yg terkait.
Jakapoleng
sip kalo pelayanannya gituh trus pasti banyak senang dan dipandang bagus oleh masyarakat.
RadenJakapoleng
Ya bagus lah kalo seperti itu, supaya pasien cepat di selamatkan ketika dalam keadaan darurat.
bengbeng
Kalau habis ada kejadian dan viral baru menyatakan pernyataan seperti itu nanti juga bakalan amnesia terus kalau ada kejadian lagi baru di ingetin lagi begitu aja seterusnya
JakAPolenG
itu memang kewajiban rumah sakit itu untuk berobat, dan melayani semua masyarakar yg sedang membutuhkan pertolongan
alya
bener tuh agar nyawa tidak menjadi taruhannya kasihan bagi warga yang tidak mampu
novel
Orang yg sakit dlm keadaan darurat antara hidup dan mati ya seharusnya pelayanannya di utamakan kalo sampai di langgar apalagi di tolak karna biaya itu sama aja dgn pembunuhan
FAHTORI
Rumah sakit sekarang kebanyakan mengutamkan orang yang berduit dari pada memilih keadaan orang yang benar2 membutuhkan pertolongan
sumaryani
kalau pasien sudah gawat harus segera di berikan pertolongan pertama dahulu jangan di biarkan begitu saja
12