Kemenkes: Semua RS Wajib Layani Pasien Gawat Darurat

Selasa, 12 September 2017 10:32


(ist)

108jakarta.com - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menegaskan rumah sakit wajib melayani pasien dengan kondisi gawat darurat tanpa mempertimbangkan biaya atau jaminan kesehatan pasien. Dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman resmi Kemenkes di Jakarta, Selasa (12/9), Oscar menekankan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan tidak dikenakan biaya.


Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan rumah sakit untuk mengutamakan penyelamatan nyawa pasien dan tidak boleh meminta uang muka. "Semua rumah sakit, baik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau belum, wajib memberikan pelayanan gawat darurat pada pasien yang membutuhkan. Peserta BPJS Kesehatan tersebut tidak boleh ditagih biaya, karena sebenarnya RS dapat menagihkan pelayanan kegawatdaruratan pasien JKN tadi kepada BPJS Kesehatan," tutur Oscar.


Berdasarkan Undang-undang Rumah Sakit, pemerintah dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga pencabutan izin rumah sakit apabila terbukti terdapat kelalaian. Untuk memberikan sanksi tersebut, perlu dilakukan penelusuran mendalam atas kejadian atau dilakukan audit medis.


Saat ini, Kementerian Kesehatan telah meminta Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penelusuran dan indentifikasi kejadian ke rumah sakit terkait dan keluarga pasien bayi perempuan bernama Debora (empat bulan) yang meninggal dunia saat mendapat penanganan kegawatdaruratan di IGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta. Sementara itu dari sisi penyelenggara layanan, sesuai ketentuan dan standar akreditasi, pihak rumah sakit harus menginformasikan tarif pelayanan termasuk tarif NICU dan PICU, apalagi jika diminta informasi oleh pasien atau keluarga.


Sebelumnya berdasarkan keterangan tertulis pihak RS Mitra Keluarga Kalideres disebutkan telah melakukan penanganan kegawatdaruratan dalam rangka penyelamatan nyawa pasien. Meski demikian pemerintah dalam hal ini Kemenkes menantikan hasil penelusuran dari Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan BPRS atas kejadian tersebut.


(ayb/int)


Berita Terkait
Gubernur Anies Pastikan Monas Terbuka untuk Semua Agama
Titik-Titik Kemacetan Jakarta dan Sekitarnya Pagi Ini
Hari ini DKI Jakarta Diperkirakan Berawan
Pengemudi CR-V yang Tabrak Puluhan Kendaraan di Sudirman Alami Penyakit Bipolar
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jabodetabek Siang IniĀ 

Please login for commentKomentar
Ibnu
Memang harus seperti itu, dengan kondisi gawat darurat kan perlu penanganan medis secepatnya supaya tertolong, dan berikan sanksi tegas pak bagi rumah sakit yang melanggar aturan ini.
Nonaka
harus itu karna kalau ada pasien yang kondisinya gawat darurat harus segera ditangani dengan baik supaya tidak terjadi hal"yang tidak diinginkan
runi
masalahnya adalah, adakah sanksi tegas untuk mereka rumah sakit yang tidak melaksanakan aturan ini, dan beranikah kemenkes memberikan hukuman tegas kepada mereka, itu aja sih
pakaihatidong
itu memang intruksinya,terkadang untuk di lapanagn itu harus melalui prosedur rumah sakit yang ada,dan tidak di tindak langsung,kalau presedur tidak di lakukan.
ticia
Hars itu. Sudah ada kejadian begini baru diberikan perintah begitu, kemana saja selama ini? Gak memperhatikan? Sungguh snagat di sayangkan
AkhsinanCikoLe
iyalah jangan dengan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan RS menelantarkan pasiennya begitu saja bahkan sampe ada yang meninggal ditelantarkan, tega banget sih bayangin coba kalo kalian diposisi itu kalian gimana hah, dasar uang selalu menjadi perihal utama
suiyong
sebaiknya semua rumah sakit tidak boleh menorak pasien yang kurang mampu atau memakai bpjs.
emma
seharusnya tidak perlu dikeluarkan ultimatum wajib, segala layanan umum terutama masyarakat yang kurang mampu harus diutamakan
Marsim
harus donk,klo ada rumah sakit yg menolak lebih baik lapor aja ke pihak yg terkait.
YankeeOH
sip kalo pelayanannya gituh trus pasti banyak senang dan dipandang bagus oleh masyarakat.
12