Pengendara Motor Senang Larangan Lalin Melintasi Thamrin Dicabut

Kamis, 11 Januari 2018 16:28


(ist)

108jakarta.com - Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, pada Senin 8 Januari 2018.


Para pengendara motor pun merasa senang karena larangan untuk sepeda motor sudah dicabut. Seperti pengendara ojek online, Musafik (49). Ia mengaku senang atas pencabutan larangan sepeda motor tersebut.


"Ya enak, sudah bisa lewat, bisa ambil penumpang di situ (Jalan Thamrin) juga," kata Musafik, Kamis (11/1/2017).


Seleras dengan Musafik, Dimas sopir taksi mengatakan, ia sangat senang dengan dicabutkan larangan sepeda motor yang melintas di Jalan MH Thamrin.


"Sangat setuju dengan pencabutannya, karena memang jalan Thamrin itu seharusnya memang bisa dilewati oleh motor maupun mobil," kata Dimas.


Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) memutuskan membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.‎ Pergub ini diterbitkan saat masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).


Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar. Keduanya merasa dirugikan akibat Pergub Nomor 195 Tahun 2014 karena menilai aturan ini tidak memenuhi rasa keadilan dan persamaan kedudukan warga negara di mata hukum.


‎"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materi dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar," jelas Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin dalam tulisan putusannya.


Majelis hakim menyatakan bahwa ‎Pasal 1 dan 3 di Pergub Nomor 195 Tahun 2014 telah bertentangan dengan Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan perundang-undangan yang lebih tinggi.


Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juga bertentangan dengan Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, dalam pertimbangannya majelis hakim juga menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014‎ bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


Majelis hakim menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tidak mengikat secara hukum. Panitera diperintahkan mengirim putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita acara.


"Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta," ungkap Hakim Irfan dalam salinan putusannya.


Adapun Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin‎ didampingi dengan hakim Yosran dan Is Sudaryono sebagai anggota majelis. Sementara pihak termohon yang dimaksud adalah Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Biro Hukum Sekretariat Daerah.


(ayb/int)


Berita Terkait
Please login for commentKomentar
Jaebum
Sudah ditunggu tunggu masyarakat pelarangan ini dicabut karena sangat melegakan
bengbeng
sebenarnya kemacetan yang sering terjadi di kawasan thamrin bukan karena banyaknya pengendara motor tapi lebih ke penataan jalurnya coba kalau di benahin pasti lancar
ice
kita lihat perubahannya deh, kemacetannya akan seperti apa nih
justdoit
aturan dari dulu larangannya di cabut , jadi pengendara motor ga binggung nyari jalan
Akhsinhandsome
banyak juga yah pengendara motor yang tidak mematuhi Rambu" lalu lintas dithamrin,walaupun aman tetap ajah harus hati" dan waspada nanti takutnya terkena razia oleh bapak polisi
Dzulfikar
jelas senang lah, biar ga repot2 muter cari jalan alternatif
novel
Ya pasti ada pro kontra nya...tinggal kita aj nanti bagaimana menyingkapinya...tp buat masyarakat kelas bawah Pengguna sepeda motor pasti senang sekali